Cerita "Bohong" di Negara R.I.

Pernyataan Tokoh Agama : Pemerintah telah gagal dan berbohong.

Kritik keras terhadap jalannya roda pemerintahan ternyata tidak hanya dilakukan oleh Megawati dalam pidatonya hari Senin (10/01) di DPP PDI Perjuangan, namun juga dikeluarkan dalam pernyataan publik tokoh-tokoh lintas agama di PP Muhammadiyah Jakarta.

Dalam pernyataannya mereka mendesak pada pemerintah untuk menghentikan segala bentuk kebohongan publik yang melukai hati nurani rakyat. Permasalahan itu menitik beratkan pada persoalan bangsa yang beragam dan sangat kompleks dan harus segera dicarikan jalan keluarnya. Mulai dari soal kemiskinan, pengrusakan lingkungan hingga pelanggaran HAM yang merupakan imbas kebohongan yang dilakukan pemerintah.

Lebih lanjut para tokoh tersebut menyatakan bahwa pemerintah telah gagal sehingga mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat. Pernyataan ini dituangkan bersama dalam acara Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama "Pencanangan Tahun Perlawanan Terhadap Kebohongan; Pengkhianatan Harus Dihentikan" di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin.

"Semua tokoh agama sudah turun gunung, kalau ini tidak diperhatikan, siapa kami ini sebenarnya?" kata mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif dalam pernyataan terbuka tokoh lintas agama di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin, 11 Januari 2011.

Selain Buya Syafii dan Bikkhu Pannyavaro, pemuka agama yang hadir dalam acara ini antara lain: Ketua Umum PP Muhamaddiyah, Din Syamsuddin; tokoh Nahdlatul Ulama KH Salahuddin Wahid; rohaniawan Romo Franz Magnis-Suseno; Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, Pdt. Andreas A. Yewangoe; Ketua Konferensi Waligereja Indonesia, Mgr. MD Situmorang; dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia I Nyoman Udayana Sangging, mereka meminta agar  SBY berhenti berbohong dengan sistem pemerintahan yang dijalankannya. Mereka menilai SBY tidak hanya melakukan kebohongan publik tapi juga kebohongan yang sistematik. 

Mereka menghimpun 18 kebohongan, 18 kebohongan terdiri dari 9 kebohongan lama yang dilakukan oleh SBY selama berkuasa, dan 9 kebohongan yang dilakukan SBY sepanjang 2010.

	KATA	FAKTA
I	Pemerintah mengatakan bahwa penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa.	Data penduduk yang layak menerima beras miskin, jumlahnya mencapai 70 juta, sedang jika digunakan data penduduk yang berhak dapat Jamkesmas, jumlahnya 76,4 juta.
II	Pemerintah berjanji akan mengamankan sektor pangan.	Hingga kini pemerintah malah menyerahkan harga kebutuhan rakyat tersebut pada mekanisme pasar.
III	Pemerintah pernah mempromosikan terobosan dalam ketahanan pangan dan energi berupa padi Supertoy dan program Blue Energy.	NOL BESAR
IV	Presiden SBY menyampaikan bukti photo (teroris latihan membidik wajah SBY) bahwa dirinya merupakan sasaran terorisme pada 2009.	Bukti photo adalah photo lama yang pernah disampaikan di DPR tahun 2004.
V	Presiden SBY berjanji menuntaskan kasus Munir serta pelanggaran HAM lainnya.	NOL BESAR
VI	Pemerintah mengatakan bahwa dalam melaksanakan Undang-Undang Sisdiknas, anggaran pendidikan 20 persen dari APBN di luar gaji guru dan dosen.	Hingga kini anggaran 20 persen APBN itu masih termasuk gaji guru, dosen, dan pendidikan kedinasan.
VII	Presiden SBY meminta adanya solusi permanen kasus Lapindo.	Hingga kini para korban Lapindo masih menuntut haknya, dan pada 7 Agustus 2009 malah diterbitkan SP3 kasus tersebut. Pemerintah atau Lapindo tidak lagi berupaya menutup semburan lumpur.
VIII	Pada pidatonya di Manado pada 2009, Presiden SBY meminta semua negara di dunia melindungi dan menyelamatkan laut.	Hingga kini Newmont setiap hari membuang limbah ke Teluk Senunu, NTB, sebanyak 120.000 ton.
IX	Pemerintah telah membentuk tim audit PT Freeport pada 2006.	Hingga kini tidak terlihat upaya berarti untuk renegosiasi kontrak

Sementara kebohongan 2010 :

	KATA	FAKTA
I	Presiden SBY berpidato pada 17 Agustus 2010 yang isinya menjunjung tinggi pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama.	Sepanjang 2010 terjadi 33 penyerangan fisik atas nama agama. Menurut mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri, selama 2009 terjadi 40 kasus kekerasan ormas, 2010 menjadi 49 kasus.
II	Presiden SBY menjanjikan jaminan terhadap kebebasan pers dan kepolisian berjanji akan menindak tegas setiap kasus kekerasan terhadap insan pers.	Hingga kini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mencatat selama 2010 kasus kekerasan pers sebanyak 66 kasus meningkat dari 2009 yang 56 kasus.
III	Presiden SBY berjanji akan melengkapi TKI dengan telepon genggam agar tidak terjadi ketertutupan informasi.	Hingga kini telpon genggam tidak juga diberikan dan memorandum untuk melindungi para TKI tidak juga dilakukan.
IV	Presiden SBY menyatakan bahwa kepindahan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Bank Dunia adalah atas dasar permintaan Bank Dunia.	Di sebuah media nasional diungkapkan bahwa kepindahan Sri Mulyani sesungguhnya merupakan paksaan dari Presiden. Seorang pejabat Kementerian Keuangan mengatakan, Sri Mulyani tidak pernah berniat mengundurkan diri.
V	Presiden SBY berkali-kali berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi di Indonesia.	Menurut riset ICW, dari pernyataan SBY yang mendukung korupsi, hanya 24 persen yang terlaksana
VI	Terkait dengan pengusutan rekening gendut para pewira Polri. Presiden menginstruksikan jika ada pelanggaran hukum, yang terkait harus diberikan sanksi. Jika tidak, Kapolri harus menjelaskan kepada masyarakat.	Hingga kini baik masalah rekening gendut maupun pelaku penganiayaan aktivis ICW Tama S Langkan masih misterius. Bahkan 7 Agustus 2010 dan 29 Desember 2010 dua Kapolri mengatakan, kasus ini ditutup.
VII	Presiden SBY menjanjikan politik yang bersih, santun, dan beretika.	Hingga kini, Andi Nurpati masih menjadi pengurus Partai Demokrat meskipun sudah diberhentikan tidak hormat oleh Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena telah melanggar peraturan KPU.
VIII	Terkait kasus mafia hukum. Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjanji menyelesaikan kasus pelesiran terdakwa mafia pajak Gayus H Tambunan dalam 10 hari.	Tapi kenyataannya hingga kini tidak ada keterangan pers tentang hal tersebut. Tak ada kejelasan kapan Gayus keluar, pergi naik apa, dengan siapa, aktivitasnya, bahkan sekarang malah mencuat kasus baru, Gayus pelesir ke luar negeri.
IX	Pada 1 September di Mabes TNI Cilangkap Presiden SBY menyampaikan bahwa perlakuan tidak patut terhadap tiga petugas KKP sedang diusut. Pemerintah Malaysia sedang menginvestigasi masalah tersebut.	Hingga kini tidak pernah ada penjelasan atau hasil investigasi apa pun.

Dituding bohong, Pemerintah Risau dan Presiden Undang Tokoh Agama

Dua hari setelah lintas agama membacakan kobohongan pemerintah, Menkopolhukam Djoko Suyanto mengatakan “Pemerintah risau” dengan editorial di salah satu media tentang kebohongan Pemerintah. Tudingan bohong itu dinilai terlalu jauh. "Disebutkan bahwa sudah terlalu banyak kebohongan yang dilakukan Pemerintah kepada rakyat," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers di Kantor Presiden itu.

Pemerintah merasa perlu melakukan konferensi pers terkait wacana ini karena menyangkut wibawanya. "Bohong itu adalah menyangkut integritas seseorang, kredibilitas seseorang, kehormatan seseorang," ujar Djoko.

Belakangan, Staf Khusus Presiden Daniel Sparingga menilai pernyataan sikap tokoh lintas agama pada Senin, 10 Januari 2011, bukan keputusan bersama. Daniel pada acara dengar pendapat publik antar lintas tokoh agama di Wisma PGI, Cikini, (14/01/11), Menurut dia, draf berisi 18 kebohongan SBY itu tidak bulat disepakati. "Pernyataan lintas agama itu belum ada. Kalau draf 18 kebohongan SBY, itu memang ada," kata Daniel.

100 Tokoh bicara “Kebohongan”

tokoh politik dan lembaga swadaya masyarakat mencanangkan tahun 2011 sebagai Tahun Kebenaran. Deklarasi ini digelar dalam acara bertajuk Pertemuan Meja Bundar di Gedung Juang, Menteng, Jakarta. "Ini merupakan respons atas sikap tokoh lintas agama yang mencanangkan tahun perlawanan terhadap kebohongan di PP Muhammadiyah minggu lalu," ujar Rizal Ramli, inisiator acara yang digelar Senin pagi, 17 Januari 2011 itu.

Selain Rizal, beberapa tokoh yang hadir antara lain Yudi Latif, Yuddy Chrisnandi (Hanura), Permadi (Gerindra), Ahmad Yani (PPP), Mahfudz Siddiq (PKS), Indra J. Piliang (Golkar), Fuad Bawazier (Hanura), Firman Djaya Daeli (PDIP), Effendy Choirie (PKB), dan sejumlah tokoh lain.

Pertemuan Presiden dan Tokoh Tokoh Agama.

Pertemuan dilaksanakan di Istana Negara, Senin malam (17/01/11). Ketika membuka dialog, Presiden mengatakan, inisiatif pertemuan ini datang dari Din. Inisiatif ini pun langsung disambutnya.

Tokoh agama yang turut hadir, di antaranya, Ketua Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua PGI Andreas Yewangoe, Ketua Umum NU KH Said Aqil Siradj dan Ketua KWI Mgr D Situmorang. Ada juga Ketua Walubi Siti Hartati Murdaya, Ketua PHDI I Made Gde Erata, Ketua Matakin Budi S Tanuwibowo, Rohaniwan Katolik Romo Frans Magnis Suseno, Rohaniwan Buddha Bhiksu Sri Pannyavaro Mahatera, dan lainnya.

Sementara itu, Presiden didampingi Wapres Boediono, MenKoPolHuKam Djoko Suyanto, serta Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Ada pula Menkokesra Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pendidikan M Nuh, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Panglima TNI Laks Agus Suhartono.

"Akan ada pertemuan lebih lanjut dan lebih substansial. Pemerintah membuka dengan lebar kesempatan dialog tersebut. Dialog seperti ini merupakan bagian komunikasi antara pemerintah dan komponen masyarakat," kata Djoko.

Sementara itu, Din meyakini bahwa kekuatan dialog dapat turut berkontribusi menyelesaikan masalah bangsa. Isu-isu yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir lima jam tersebut, antara lain, pemberantasan korupsi, kebebasan beribadah, kemiskinan, dan ketenagakerjaan.

Menko Polhukam mengatakan, secara umum, dialog berlangsung hangat. Kedua belah pihak saling menghargai pendapat yang dikemukakan. Selain persamaan pandangan, ada pula perbedaan pandangan terhadap sejumlah hal.

"Namun, inilah demokrasi," kata Djoko ketika menutup dialog yang berlangsung secara tertutup. Penutupan sedianya akan dilakukan oleh Presiden. Dialog ini digelar tak lama setelah para pemuka dan tokoh agama menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan kebohongan publik.

Sumber : Dikutip dari berbagai sumber