Unjuk Rasa Warnai Pelantikan Pimpinan DPRD Tanjungbalai

Oktober 2009
DPRD Tanjungbalai telah mengusulkan kepada Gubsu untuk menerbitkan surat keputusan tiga pimpinan DPRD yang defenitif antara lain Eka Hadi Sucipto sebagai ketua, serta dua wakil ketua masing-masing Surya Darma AR dan Hj Zaenab.Namun hingga saat sekarang Surat Keputusan itu belum diterbitkan Gubsu.
Disebutkannya, dampak belum terbitnya SK pimpinan dewan yang defenitif sehingga pelaksanaan kinerja anggota dewan dalam membentuk pe-rangkat-perangkat dewan seperti komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran dan badan kehormatan tidak dapat dibentuk karena belum adanya pimpinan defenitif,” ujar Artati, selaku pimpinan sementara DPRD Tanjungbalai.
Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Tanjungbalai Romay Noor BA dan Ir Dahnil Karo-karo, wakil rakyat ini meminta kepada Gubsu agar secepatnya menerbitkan surat keputusan pimpinan Dewan yang defenitif agar kinerja dewan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

7 Januari
Setelah menunggu tiga bulan, akhirnya Surat Keputusan pimpinan defenitif DPRD Tanjungbalai periode 2009-2014 diterbitkan Gubsu H Syamsul Arifin SE dengan SK Gubsu Nomor 170/02/K/2010 tertanggal 7 Januari tentang pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai.
Hal itu dikatakan Sekretaris DPRD Tanjungbalai Drs Abdi Nusa Jumat (8/1) menjawab pertanyaan wartawan di gedung Dewan. Disebutkannya, pelantikan pimpinan DPRD Tanjungbalai defenitif dijadwalkan, Selasa (12/1) dan fraksi-fraksi di DPRD telah melakukan rapat tentang pelantikan pimpinan Dewan dan seluruh fraksi telah menyetujui acara pelantikan,
Tentang keterlambatan turunnya SK pimpinan yang defenitif dari DPRD Tanjungbalai. Menurut Sekwan secara administrasi sudah lengkap namun proses di propinsi tidak diketahui apa penyebab keterlambatannya.

11 januari
Keberhasilan saya bukan karena jabatan orang tuanya selaku Walikota Tanjungbalai, kata Eka.
“Keberhasilan saya duduk sebagai wakil rakyat saat ini bukan diraih dengan mudah seperti membalikkan telapak tangan tetapi melalui proses yang cukup panjang sebagai kader Partai Golkar yang sudah mencapai 10 tahun. Dimulai dari bawah meniti karier politik dan saya selalu mengadakan komunikasi kepada masyarakat sehingga mengetahui persis apa sebenarnya yang terjadi serta yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hal inilah yang selalu saya sikapi, ujarnya.
Ditambahkannya, pemilu Legislatif 2009 Partai Golkar di Kota Tanjungbalai berhasil merebut 6 kursi di DPRD Tanjungbalai dari 3 daerah pemilihan, kursi yang diperebutkan di DPRD sebanyak 25 kursi dan partai Golkar memperoleh kursi terbanyak menyusul partai-partai lainnya seperti Demokrat 4 kursi, PDIP 3 kursi, PAN 2 kursi, PPP 1 kursi, PKS 1 kursi, Patriot Pancasila 2 kursi, Hanura 2 kursi, PKPB 2 kursi, dan PKB 2 kursi.
Sebagaimana ketentuan peraturan dan perundang-undangan, Partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD otomatis menjadi pimpinan DPRD atas ketentuan peraturan itu Golkar menjadi pimpinan DPRD Tanjungbalai disusul Demokrat dan PDIP,” ujar Eka Hadi Sucipto
Disebutkannya, Partai Golkar Tanjungbalai merekomendasikan dirinya untuk menjadi pimpinan DPRD melalui rapat pleno Partai Golkar Tanjungbalai serta disetujui DPP Partai Golkar pusat, kata Eka Hadi Sucipto.
Menyinggung tentang tugas dan fungsi DPRD Tanjungbalai dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah di mana Dr H Sutrisno Hadi SpOg selaku Walikota Tanjungbalai yang juga orang tua Eka Hadi Sucipto, menurutnya, bahwa di dalam lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai mekanisme yang ditetapkan melalui peraturan. Di DPRD terdapat alat kelengkapan dewan seperti komisi, panitia anggaran dan dewan kehormatan yang menjalankan tugas pengawasan melalui mekanisme yang ada. ”Jadi dalam melaksanakan tugas pengawasan bukan saya sebagai pribadi, tetapi melalui lembaga yang mempunyai mekanisme dan tak perlu dikhawatirkan bahwa pengawasan terhadap pemerintah daerah menjadi lemah, karena saya sebagai ketua DPRD dan orang tua saya sebagai Walikota,” ujar Eka.

12 januari
Puluhan mahasiswa berunjukrasa memblokir jalan di depan gedung kantor DPRD Tanjungbalai, sebagai aksi protes atas tidak berjalannya wujud demokrasi yang baik dan terjadinya tindak KKN yang cukup fantastis, sebab Eka Hadi Sucipto SE putra Walikota Tanjungbalai dr Sutrisno Hadi SpOG dilantik sebagai Ketua DPRD tanjungbalai periode 2009-2014 menggantikan ketua DPRD sebelumnya yang juga dari Partai Golkar Romaynoor.
Pelantikan yang diwarnai unjuk rasa itu tetap berlangsung yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai dihadiri wakil ketua DPRD, unsur Muspida dan seluruh anggota DPRD kota Tanjungbalai, dengan pengawalan ketat aparat Polres Tanjungbalai dan Satpol PP.
Aksi unjuk rasa sempat memacetkan jalan sudirman, sebab selain berorasi dan membentangkan spanduk serta poster, mahasiswa juga menggelar aksi duduk di tengah jalan dan bundaran pancuran Polres Tanjungbalai. Puluhan polisi dan satpol PP terlihat melakukan pengamanan dan pagar betis untuk mengantisipasi aksi mahasiswa.
Dalam orasinya mahasiswa mempertanyakan kemampuan Ketua DPRD yang nota bene putra Walikota Tanjungbalai bertindak objektif untuk segera mendesak dilakukan pengusutan dan kelanjutan kasus korupsi MTQ ke 31 yang diduga melibatkan sang ayah dr Sutrisno Hadi SpOG senilai Rp.5,6 miliar, kasus dana operasional rangkap Rp950 juta, kasus korupsi dana subsidi PDAM Tirta Kualo Rp3,9 miliar, kasus pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan dan RSU T.Mansyur Kota Tanjungbalai Rp12 miliar, yang saat ini sedang dalam proses penyidikan dan penyelidikan jaksa. bahkan untuk kasus korupsi MTQ dan dana operasional tinggal menunggu izin presiden.
Pengunjuk rasa menilai sebagai ketua DPRD, Eka Hadi Sucipto dinilai tidak akan mampu membuat suatu kebijakan dan keputusan termasuk melakukan pengawasan terhadap kinerja walikota Tanjungbalai (yang juga ayahnya) sebagai pelaksana pemerintahan. Aksi unjuk rasa nyaris ricuh setelah petugas kepolisian berupaya membubarkan demontrasi karena dinilai melanggar kesepakatan untuk melakukan unjuk rasa walau akhirnya dapat dilanjutkan dengan beberapa catatan.
Usai pelantikan, Ketua DPRD Eka Hadi Sucipto menemui pengunjukrasa dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa yang langsung disikapi mahasiswa dengan teriakan rasa kekecewaan karena Eka dinilai tidak tegas memberi jawaban atas tuntutan mereka.
Mahasiswa mengancam akan terus melakukan aksinya bila Ketua DPRD Tanjungbalai tidak melakukan perjanjian secara tertulis ketegasannya untuk melakukan desakan dan membentuk Pansus terhadap kasus-kasus korupsi di lingkungan Pemko Tanjungbalai.

Di tempat berbeda, Kordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Tanjungbalai Jaringan Sihotang mengaku kecewa atas kondisi dan pelaksanaan demokrasi dan masih munculnya KKN di daerah itu. Menurut jaringan, dengan anak sebagai Ketua DPRD mustahil melakukan pengawasan dan memberikan kritikan terhadap sang ayah dan ini akan membuat jalannya roda pemerintahan seperti kerajaan. semua keputusan dan kebijakan ada di tangan walikota, DPRD hanya bisa gigit jari atau hanya sebagai tameng saja.

Harian Sinar Indonesia Baru